RSS

Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum

05 Agu

Praktek pengelola sewa menyewa jasa dan barang  dalam realitas sosial cukup marak dilakukan orang dalam berbagai segmen kehidupan, seperti rental komputer, warnet, rental mobil, angkutan umum (bus, taksi atau angkot) dan lainnya sebagainya. Dari sejumlah rental atau sewa jasa ini secara positif telah mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran sekaligus telah menambah devisa negara.

Dalam kajian ekonomi Islam istilah sewa menyewa (jasa dan brang) disebut ijarah. Adiwarman Karim (2004), menjelaskan ijarah sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (2000), konsep ijarah diartikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Oleh karena itu, pemahaman tentang transaksi ijarah pada dasarnya adalah harus dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan hak kepemilikan (hak milik). Jika dianalisis dari konteks jual beli, maka situasi aplikasi ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun yang membedakannya adalah pada objek transaksinya.

Bila jual beli, barang hak milik seseorang sengaja dijual untuk keperluan masyarakat, dan sah barang itu kepada pembeli. Sedangkan transaksi ijarah, yang dijual hanya jasa dengan upah tertentu dalam waktu tertentu, bukan barang hak milik sang pemilik.

Dalam tulisan ini, lebih difokuskan pada model operasional sejumlah jenis angkutan umum, seperti bus atau angkot– yang memberi keuntungan pada tiga pihak dari hasil jasa sewa, yaitu pemilik mobil, sopir dan penyedia loket/terminal singgah angkutan umum.

Pemilik mobil angkutan umum adalah orang yang mempunyai mobil, biasanya sudah terlegitimasi dalam bentuk perusahaan dimana bertanggung jawab terhadap pengadaan mobil, kerusakan mobil dan kelancaran operasional mobil jasa angkutan umum. Pengelola loket adalah orang yang mengurus ketertiban angkutan umum yang disinggahi di setiap daerah/kota

Pengelolal loket ini biasanya dikelola oleh pemerintah melalui pihak dinas perhubungan (DLAJR), yang menyediakan terminal-terminal penumpang untuk setiap jenis angkutan umum. Sedangkan supir adalah orang yang bekerja di sejumlah perusahaan angkutan umum armada bis jarak jauh (AKAP) atau jarak dekat dalam kota (angkot). Supir adalah penggerak roda ekonomi jenis angkutan umum berdasarkan trayek (jalur) yang telah ditetapkan oleh perusahaan/petugas loket sesuai dengan izin operasional angkutan umum.

Ketiga, pihak tersebut secara operasional telah terikat kontrak kerja sama dalam upaya pengelolaan usaha bersama di bidang jasa sewa (ijarah), usaha atau kegiatan pelayanan masyarakat (public sector) tanpa memindahkan hak milik (barang) orang lain kepada pihak lain. Dalam operasional sistem jasa sewa (ijarah) angkutan umum, masing-masing pihak selain diharuskan untuk dapat saling menyerap nota kesefahaman (MoU) yang baik, juga diperlukan model aplikasi kerja sama yang harmonis dalam menjalankan usaha bersama.

Yang menarik dalam praktek pengelolaan usaha bersama jasa angkutan umum adalah dalam pelaksanaannya di lapangan, diaman sistem akad kerjasama (berdasarkan prinsip ijarah) sering dilupakan oleh para supir, yakni para supir angkutan umum sering mengambil penumpang di tengah jalan (tidak pada loket pembelian karcis atau terminal), tanpa memberitahukan kepada pemilik mobil.

Padahal menurut perjanjian akad sewa jasa/barang telah ditentukan secara jelas, misalnya keuntungan jasa untuk petugas loket 10% dari setiap trayek yang dituju, supir mendapatkan imbalan/upah sekitar 25%, dan selebihnya 65% adalah dikembalikan kepada pemilik mobil.

Di pihak lain, dalam pengelolaan usaha bersama ini juga, terkadang terkesan bahwa pengelola loket tidak merasa bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh angkutan di lapangan. Praktek usaha yang dijalankan oleh pihak terminal hanya sebatas mengoperionalisasi-kan jasa angkutan umum dan mengambil persenannya saja, sedangkan urusan-urusan kerugian, kecelakaan dan sebagainya yang memacetkan usaha bersama diserahkan kepada pemilik mobil.

Menilik praktek ijarah yang dilakukan dalam usaha bersama pemanfaatan keuntungan dari pelayanan pengangkutan umum yang terjadi dalam realitas menurut kajian ekonomi Islam adlah konsep yang sangat realistis dan fleksibel untuk memudahkan segala pemanfaatan barang atau jasa dalam kehidupan sebagai aplikasi hukum Islam. Yang terpenting akad atau perjanjian antar pihak jelas secara tertulis dan disepakati bersama. Dengan demikian tidak ada yang dirugikan menurut hukum.

Jadi ternyata tidak bisa dianggap kecurangan jika sopir mengambil penumpang dijalan tanpa sepengetahuan pemilik mobil/perusahaan. Demikian juga oleh pengelola jasa terminal, karena akad yang disepakati bersama tidak mencantumkan hal hal tersebut. Ini artinya, menurut kajian ekonomi Islam tidak melanggar, kecuali ada disebutkan dalam akad tidak boleh mengambil penumpang di jalan. Atau kerusakan mobil angkutan juga termasuk tanggung jawab pihak pengelola terminal. Ini baru dipandangn melanggar akad ijarah.

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada 5 Agustus 2012 in Diskusi, Kajian, Opini

 

Tag: , , ,

One response to “Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum

  1. muhamad ikhsan

    7 September 2016 at 01:44

    saya minta saran g buku apa yang ccocok buat materi seperti diatas kebetulan skripsi saya membahas ijarah dan angkot

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: