RSS

Psikologi Jual Beli Dalam “Peradilan’ Hukum Adat

16 Mar

sogok2Terkadang dalam realitas kita dihampiri oleh keadaan-keadaan yang tidak kita niatkan, impikan atau tidak kita inginkan. Namun kejadian-kejadian tersebut selalu mengintip kita dalam hidup ini, baik dalam bentuk ringan atau berat. Demikian juga dengan model-model penyelesaian masalah yang mencuat untuk sebuah keadilan atau damai, beragam cara diselesaikan oleh pemangku adat/desa terkadang sangat menggelikan, aneh dan basa-basi karena pada esensinya tidak menyentuh keadilan bagi pencari keadilan.Kasus seperti; tabrakan di jalan raya, sengketa tanah, konflik, perceraian, perkelahian atau tawuran –misalnya, ketika dihadapkan pada peradilan negara, peradilan masyarakat, peradilan agama, peradilan adat atau kekeluargaan seringkali menyisakan keluhan psikologis (merasa terpaksa karena tidak sesuai fakta diambil keadilan) bagi orang-orang atau kelompok orang yang merasa dirugikan; baik dari segi finansial, waktu, tenaga atau pun keterlibatan orang-orang yang dianggap saksi atau ‘mitra kerja’.

Dalam kasus pencurian, perzinaan, perkosaan atau kasus tabrakan di jalan raya yang sulit menghadirkan saksi-saksi mata pada saat kejadian. Jika dibawa ke peradilan adat atau model aplikasi hukum kekeluargaan pasti ada yang merasa sangat dirugikan oleh keputusan hukum. Kenapa dirugikan? Karena masing-masing pihak yang diterpa kasus “tidak dibenarkan” untuk menceritakan kronologis kejadian yang sesungguhnya.

Dengan alasan, tidak ada jalan keluar atau keseimpulan pada akhirnya. Yang dilihat dan diwacanakan untuk penyelesaian kasus sistem adat/kekeluargaan adalah nilai/harga rupiah. Apalagi jika pihak yang merasa diri korban itu terjadi kesakitan fisik seperti; lecet, luka serius, terkilir, patah kaki atau babak belur setelah menabrak mobil misalnya.

Peradilan yang dilakukan didasarkan pada teori ekonomi; jual-beli atau penawaran nilai rupiah (uang) oleh pihak yang dianggap korban, meskipun pihak yang menjadi korban yang salah total. Misalnya kasus tabrakan, dimana si pengendera sepeda motor yang dalam kecepatan agak tinggi menabrak mobil yang mau menyeberang dari samping kanan atau kiri. Padahal sang supir dalam jarak 50-100 meter sudah memberi sinyal mau menyeberang, seperti lampu tembak atau lampu sen.

Kronologis semacam itu tidak berlaku atau tidak mau dibicarakan oleh para “hakim” adat. Bagi para hakim adat yang terdiri dari, misalnya kepala desa, ketua RT, RW atau tokoh masyarakat, setelah membuka acara, maksud dan tujuan di “dudukkan” (dipertemukan) kedua belah pihak. Langsung mewanti-wanti bahwa pertemuan ini sengaja dibuat bagi kedua belah pihak untuk silaturrahmi, mempererat keakraban atau saudara –bukan mengadili siapa yang salah, tapi mencari solusi damai agar tidak berlarut-larut kasusnya.

Hal lain yang unik adalah para penengah (hakim) adalah apatur desa dimana sikorban berdomisili, langsung menanyakan berapa penawaran harga atas kasus, sengketa atau ‘kecelakaan’ kepada pihak korban, bukan kepada pihak yang dikorbankan. Pihak yang tidak merasa bersalah (yang dikorbankan) hanya diberi kesempatan menerima, menolak atau menawarkan tawaran si korban.

Dengan metode ‘tidak mau mendengarkan’ kronologis kejadian kasus ini, para pihak yang terlibat kasus, utamanya pihak korban tambah bersemangat memenangkan kasus karena ada yang membelanya. Sementara pihak yang dikorbankan hanya bisa cemburut dan gigit jari saja karena merasa dirugikan dan tidak bisa membela diri, sekalipun para aparatur desa (hakim) dari pihak yang dikorbankan sengaja dibawa untuk mendapat keadilan dari kasus, tetap saja tidak bisa berkutik.

Sesungguhnya fenomena dan realitas kasus serta keadilan yang dilakukan diperadilan masyarakat, adat atau secara kekeluargaan adalah sebuah peradilan kamufalse, liptik belaka atau basa-basi, namun tujuan utamanya adalah mencari duit untuk sikorban.

Para penegak hukum diperadilan adat atau desa pada umumnya orang awam yang tidak mengerti hukum agama, positif dan adat.Bilamana mereka mengerti hukum, duduk perkara dan prosedur hukum pasti mereka mampu memberi keadilan pada warganya. Wallahu’alam….hanya hukum Allah sajalah yang benar-benar adil dan bijaksana.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 16 Maret 2013 in Budaya, Diskusi, Opini

 

Tag: ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: